Perbedaan Obligasi Syariah (sukuk) dengan Obligasi Konvensional

Menurut Hamidi: 2003, dalam harga penawaran,  jatuh tempo, pokok obligasi saat jatuh tempo, dan rating antara Obligasi Syariah dengan Obligasi Konvensional tidak ada bedanya.
Perbedaan keduanya terdapat pada pendapatan dan return, yang dapatb dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Obligasi Syariah	Obligasi Konvensional
Harga Penawaran	100%	100%
Jatuh Tempo	5 tahun	20 tahun
Pokok Obligasi saat jatuh tempo	100%	100%
Pendapatan	Bagi Hasil	Bunga
Return	15,5-16% indikatif	15,5-16% tetap
Rating	AA+	AA+

Perbandingan kedua obligasi tersebut di atas dengan memasukkan obligasi mudarabah dan obligasi ijarah sebagai berikut:[1]

Perbandingan Obligasi dan Sukuk

	Obligasi Konvensional	Syariah Mudharabah	Syariah Ijarah
Akad (Transaksi)	Tidak Ada	Mudharabah (Bagi Hasil)	Ijarah (Sewa/Lease)
Jenis Transaksi	-	Uncertainty Contract	certainty Contract
Sifat	Surat Hutang	Investasi	Investasi
Harga Penawaran	100%	100%	100%
Pokok Obligasi saat Jatuh Tempo	100%	100%	100%
Kupon	Bunga	Pendapatan/Bagi Hasil	Imbalan/Fee
Return	Float/Tetap	Indikatif berdasarkan Pendapatan/Income	Ditentukan sebelumnya
Fatwa Dewan Syariah Nasional	Tidak Ada	No. 33/DSN-MUI/IX/2002	No: 41/DSN-MUI/III/2004
Jenis Investor	Konvensional	Syariah/Konvensional	Syariah/Konvensional

Departemen Keuangan (2010) mengemukakan perbedaan obligasi dan sukuk sebagai berikut:

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemelikan/penyertaan atas suatu aset	Instrumen pengakuan hutang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin	Bunga/kupon, capital gain
Jangka waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
Underlying asset	Perlu	Tidak perlu
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, trustee	Obligor/issuer, investor
Price	Market price	Market price
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Pembayaran pokok	Bullet atau amotisisasi	Bullet atau amortisisasi
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai syariah	Bebas

Selain itu, untuk mempertegas perbedaan keduanya, dapat dilihat dalam pelaksanaanya, yaitu haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa secara umum, ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah adalah sebagai berikut:[2]

1. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasi atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.
2. Obligasi syariah mudarabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya serta pendapatan yang diterima harus bersih dari unsure non-halal.
3. Nisbah (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi tersebut.
4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodic atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan.
5. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh Tim Ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI.
6. Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang.
7. Apabila Emiten berbuat kelalaian atau cedera janji, maka pihak investor dapat menarik dananya.
8. Hak kepemilikan obligasi syariah mudarabah dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.

---

[1] IM. Sigit Pramono dan A. Aziz Setiawan, Peran Obligasi Syariah dalam Pengembangan Infrastruktur, 2008, www.Konsultasi Muamalat, akses 06-05-2010.

[2] Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003; h. 144-145.