A.
Pendahuluan
Dalam
dunia usaha, akad (transaksi) usaha itu menduduki posisi yang amat penting,
karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat
dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di
masa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa
yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam
perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram dan mengharamkan
yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.
Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan
dasar-dasar perjanjian-perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan
tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan
beberapa kaidah dan pandangan bagi umat Islam untuk digunakan memenuhi
kebutuhan modern kita.
Semakin
jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan
adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang.
Tidak sedikit konflik dan pertentangan di masyarakat yang muncul karena
ketidakcermatan pada saat menyepekatai suatu akad tertentu.
B.
Pengertian Akad dan Ruang Lingkupnya
Secara leksikal, akad berarti mengikat atau
mempertemukan. Berangkat dari arti leksikal ini kemudian para ahli hukum Islam
mendefinisikan akad sebagai ‘pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak
dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan
menimbulkan akibat hukum pada obyeknya”. Definisi ini merupakan definisi baku
yang diterima oleh para ahli hukum Islam kontemporer. [1]
Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad
(perjanjian, transaksi) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad
dan (2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
1. syarat terbentuknya akad (syuruth al-in’iqad)
2. syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihah)
3. syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruth an-nafadz), dan
4. syarat mengikat akad (syuruth al-luzum)[2]
Sedangkan rukun akad adalah unsur-unsur yang
membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur
tersebut yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam komponen rukun yang
membentuk akad itu ada empat, yaitu:
1. para pihak yang membuat akad (al- ‘aqidan)
2. pernyataan kehendak para pihak (sighatul- ‘aqd),
3. objek akad (mahallul-‘aqd),
dan
4. tujuan akad (maudhu’
al-aqdi).
Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak
mungkin membayangkan terjadinya akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad,
atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada obyek akad,
atau tidak ada tujuannya.
Dalam makalah ini
pembahasan hanya akan terkonsentrasi pada rukun akad yang ketiga yakni objek
akad, kaitannya dengan larangan menjual objek akad yang belum ada pada saat
akad (transaksi) berlangsung.
Dalam hukum perjanjian
Islam objek akad dimaksudkan sebagai hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku
akibat-akibat hukum akad. Terhadap objek akad disyaratkan tiga syarat, yaitu :
- objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan
- objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan
- objek akad dapat ditransaksikan menurut syara’.[3]
Dari syarat-syarat tersebut di atas, jelaslah
bahwa objek akad harus dapat diserahkan, baik berupa barang seperti dalam akad
jual beli, maupun berupa sesuatu yang bisa dinikmati atau diambil manfaatnya
apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa-menyewa benda.
Apabila objek akad berupa sesuatu perbuatan, maka pekerjaan itu harus mungkin
dan dapat dilaksanakan.
Dasar ketentuan itu
disimpulkan dari beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain :
- Hadits Hakim Ibn Hizam yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu” (HR an-Nasa’i)
- Hadits Abu Hurairah yang mengatakan: Rosulullah SAW, melarang jual beli lempar kerikil dan jual belli gharar’ (HR. Muslim)[4]
C.
Kontrak Berjangka Komoditi dalam Perspektif Hukum
Islam
Di era modern ini di mana bentuk transaksi ekonomi
terjadi dalam bentuk pasar yang lebih kompleks dan perdagangan melibatkan modal
dan transaksi besar sehingga resiko bisnispun menjadi lebih besar pula. Oleh
karenanya diperlukan suatu sistem manajemen resiko yang dihadapi pelaku bisnis.
Salah satunya adalah dengan memberlakukan sistem pasar derivatif, khususnya
pasar berjangka.
Perdagangan berjangka komoditi adalah “segala
sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian
berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka”. Dalam kontrak
berjangka komoditi, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah suatu kontrak atas
suatu komoditi tertentu yang menjadi subyek kontrak tersebut. Kegiatan
transaksi ini hanya dapat diselenggarakan di Bursa Berjangka Komoditi yang
telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti).[5]
Sedangkan kontrak-kontrak berjangka adalah produk
bursa berjangka. Untuk membuat suatu kontrak berjangka, bursa berjangka harus
mendapat persetujuan dari Bappebti yang menyediakan mekanisme yang menjamin
dipenuhinya kontrak tersebut. Bursa berjangka juga menentukan spesifikasi yang
terstandar dari kontrak yang diperdagangkan.
Sistem pasar berjangka semacam ini sebenarnya
sudah diselenggarakan sejak 150 tahun lebih di Amerika Serikat dan negara-negara
Eropa. Kemudian sistem ini diadopsi secara lebih luas di negara-negara
berkembang. Pada mulanya sistem ini hanya dilakukan untuk kontrak-kontrak
berjangka yang melibatkan produk-produk pertanian saja. Namuan setelah 1972
perdagangan mulai berkembang meliputi aset-aset finansial juga.
Di Indonesia sendiri pengembangan industri
perdagangan berjangka pendek ini baru di respons pemerintah pada pertengahan
1990 an, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi, dan disusul dua tahun kemudian tepatnya 19
Agustus 1999 dengan berdirinya PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang merupakan
perusahaan bursa berjangka pertama di Indonesia, dan mulai beroperasi 15
Desember 2001, setelah mengantongi izin operasi 29 November 2001.[6]
Setelah mulai beroperasi,
beberapa hambatan dan tantangan segera muncul didepannya. Mulai dari faktor
sosisalisasi ke masyarakat, hingga permaslahan lainnya, misalnya tuduhan bahwa
perdagangan berjangka ini mirip dengan judi dan banyaknya terjadi penipuan oleh
pialang tidak resmi yang membuat mereka yang pernah bermain di pasar berjangka
kapok serta masalah persaingan dan perselisishan pemerintah dengan pialang
tidak resmi.
Sebagai gambaran dapatlah
kita ambil contoh atas perdagangan berjangka komoditi ini, misalnya ada sebuah
usaha di bidang pertenunan yang membutuhkan bahan baku kapas. Perusahan ini
tidak ingin membeli bahan baku ini sekaligus dalam jumlah amat banyak karena
tidak adanya gudang tempat penyimpanan atau kurangnya modal untuk membeli bahan
baku tersebut sekaligus. Di lain pihak dia juga tidak ingin membelli langsung
dari pasar spot mengingat fluktuasi harga yang tidak dapat diramalkan dan
mungkin mengganggu keuangan perusahaan. Untuk mengatasi hal ini perusahaan
tersebut dapat membeli kontrak komoditi yang diperlukannya itu melalui kontrak
berjangka di mana tanggal pengadaan komoditi itu dikemudian hari sesuai dengan
tanggal diperlukan oelh perusahaan bersangkutan. Harga ditetapkan pada saat
penutupan kontrak berdasarkan harga saat penutupan dan perhitungan kemungkinan
perubahan harga di masa depan. Pada saat penutupan kontrak pembeli harus
membayar margin, yaitu sejumlah uang semacam persekot (biasanya 5-18 %) dari
nilai kontrak sebagai jaminan dari transaksi tersebut. Sisa harga dibayar pada
saat penyerahan barang.
Contoh kontrak berjangka
adalah misalkan pada bulan Maret seorang petani menanam padi dan mengharapkan
panen 10.000 karung. Harga gabah pada bulan Maret itu Rp. 600/ karung dan di
pasar berjangka Rp. 625. Petani itu berharap pada musim panen harga tetap
stabil. Namun ia tetap khawatir kalau-kalau harga gabah anjlog pada saat panet.
Untuk melindungi dari kerugian besar, maka petani menjual gabahnya yang
sebetulnya belum ada melalui 2 kontrak berjangka gabah masing-masing 5000
karung dengan harga Rp. 625.
Pada awal Juli harga padi di pasar spot dan pasar berjangka jatuh dan
ketika ia menjual gabahnya hanya laku Rp. 550. Untuk menekan kerugian karena
turunnya harga ini, ia pada bulan Juli itu membeli 2 kontrak berjangka gabah
untuk September (10.000) karung @ Rp. 575. Dia memperoleh keuntungan Rp. 25/
karung di pasar berjangka untuk menutupi harga rendah yang ia dapat dari
penjual gabahnya.[7]
D.
Kontrak Bejangka Komoditi dalam Perspektif Fikih
Para ulama fikih klasik telah menetapkan
syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar akad itu sah. Diantaranya adalah
bahwa pada waktu akad dibuat barang akad harus sudah ada pada penjual. Artinya,
jika barang tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dapat diserahkan, maka
jual belinya tidak sah. Ada beberapa pendapat ulama tentang hal ini,
diantaranya:
- Al-Kasani (w 587/1190), seorang ulama terkenal dari madzhab Hanafi, berpendapat: “Adapun syarat yang berkaitan dengan obyek akad ada beberapa macam, diantaranya adalah hendaknya obyek itu ada (pada waktu akad); tidak terjadi jual beli atas barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada.”
- Asy-Syirazi (w 476/1083), tokoh ulama madzhab Syafi’i, mengatakan: “Tidak boleh menjual barang yang belum ada seperti buah yang belum keluar berdasarkan hadits Nabi Saw dari Abu Hurairah bahwa beliau melarang jual beli garar.” Asy-Syairazi juga mengatakan: “Tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara..... dan benda yang sedang di tangan perampas”.
Terdapat beberapa kemungkinan yang mengenai ada dan tidak adanya obyek pada
waktu penutupan akad sebagai berikut :
- obyek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad;
- obyek ada secara belum sempurna pada waktu penutupan akad;
- obyek tidak ada sama sekali pada waktu penutupan akad, akan tetapi dipastikan ada dikemudian hari;
- obyek tidak ada atau ada sebagian, akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari;
- obyek absolut tidak ada pada waktu penutupan akad, dan tidak mungkin ada di kemudian hari.[8]
Dari kemungkinan-kemungkinan di atas jelaslah
bahwa kemungkinan pertama adalah sah, sedangkan kemungkinan kelima adalah tidak
sah. Sedangkan terhadap tiga kemungkinan lainnya ada beberapa pendapat dari
beberapa madzhab yanng berbeda-beda.
Rumusan tentang larangan memperjualbelikan “barang
yang belum ada pada waktu akad (transaksi)” ini oleh fuqaha ditafsirkan secara
terlalu meluas sehingga membuat fikih Islam tertinggal dan tidak memenuhi
tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam lapangan transaksi. Hingga
pada akhirnya tidak sedikit transaksi yang tidak dilaksanakan terutama pada era
modern ini yang kebanyakan pola transaksinya tidak menggunakan sistem cash baik dari segi uang maupun barangnya,
melainkan menggunakan surat-surat atau media berharga lainnya.
Dalam merespon perkembangan dan tuntutan kehidupan
masyarakat yang menghendaki bahwa dalam beberapa kasus akad yang belum ada
obyeknya, seyogyanya dipandang sah agar kepentingan ekonomi dalam kehidupan
masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Atas dasar itu para ahli hukum Islam
di zaman lampau memberi pengecualian
beberapa jenis akad khusus, yaitu akad salam, akad sitisnak, dan akad sewa
menyewa.
Ibn al-Qayyim (w 751/ 1350), seorang ulama besar
dari madzhab Hanbali, misalnya, mengkritik cara rumusan fikih yang terlalu
saklek. Beliau berpendapat bahwa tidak benar
jika jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Tidak ada larangan yang
demikian baik dalam al-Qur’an, Sunnah maupun fatwa para sahabat. Dalam Sunnah Nabi
Saw hanya terdapat larangan menjual beberapa barang yang belum ada sebagaimana
larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. Causa legis (‘illat)
larangan tersebut bukan ada atau tidaknya barang melainkan garar, yaitu ketidakpastian tentang
apakah barang itu dapat diserahkan atau tidak. Berdasar pendapat ini kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa sekalipun barang yang ditransaksikan tidak ada pada
saat transaksi berlangsung, tetapi dapat diadakan pada saat yang dibutuhkan
berdasarkan transaksi, dan bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli
tersebut sah.
Atas dasar penafsiran Ibn al-Qoyyim tersebut
beberapa ahli hukum Islam kontemporer seperti Muhammad Yusuf Musa, dari
Universitas Cairo, dan Muhammad Hashim Kamali, dari Universitas Islam
Antarbangsa Malaysia, menyatakan bahwa transaksi tersebut, yang kemudian juga
dikenal dengan istilah kontrak berjangka adalah sah menurut hukum Islam,
meskipun objek akadnya belim ada pada waktu dibuatnya kontrak tersebut. Hal itu
karena adanya jaminan bahwa di dalam kontrak tersebut tidak ada unsur garar,
sebab adanya Lembaga Kliring Berjangka, misalnya, dapat menjamin
terselenggaranya transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efesien, dan
transparan.
Sedangkan Y-suf M-sa dalam karyanya al-Bay’ wal al-Mu’ammalat al-maliyyah
al-Mu’ashirah (1954) telah membahas masalah ini dalam kaitannya dengan
Bursa Berjangka Iskandariyah, Mesir, yang memperdagangkan kapas sebagai salah
satu hasil pertanian utama di Mesir.
Dalam uraiannya Y-suf M-sa antara lain
menganalisis apakah kontrak berjangka dapat dimasukkan ke dalam kontrak (akad)
salam dalam fikih. Analisisnya menyimpulkan bahwa kontrak ini tidak sama dan
oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai salam, melainkan lebih
merupakan akad jual beli. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa: “kontrak berjangka
kapas di Mesir adalah sah secara syar’i dan tidak bertentangan sedikitpun
dengan dasar-dasar dan asas-asas hukum fikih serta tujuan syariah yang
senantiasa berupaya mewujudkan maslahat individu dan masyarakat serta berupaya
memberikan kemudahan dalam muammalat”
Jadi terdapat dua pandangan ahli-ahli hukum Islam
klasik terhadap larangan jual-beli yang tidak ada pada sesorang. Pandangan
pertama, ini merupakan pandangan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tidak sah memperjualbelikan
sesuatu yang belum ada. Pandangan kedua, yang ini minoritas dari Ibn al-Qoyyim
dan beberapa yang lainnya menyatakan bahwa larangan jual beli yang belum ada
itu bukan karena tidak adanya, melainkan karena tidak jelas apakah barangnya
nanti dapat diserahkan atau tidak. Apabila barangnya belum ada tapi dapat
diadakan dan diserahkan kemudian maka transaksi ini diperbolehkan
Mohammad Hashim Kamali, seorang fakih kontemporer
lainnya dalam artikelnya yang berjudul “Islamic Commercial La: An Analysis of
Futures” dan dalam bukunya Islamic
Commercial Law: An Analysis of Futures and Options”, berpendapat bahwa
halangan-halangan syariah yang biasanya dikutip untuk menyatakan kontrak
berjangka sebagai tidak sah secara umum didasarkan atas suatu premis yang
menghubungkan antara jual beli berjangka dengan jual beli konvensional. Telah
dikemukakan bahwa hal seperti ini tidak dapat dibenarkan, terutama karena
prosedur-prosedur perdaganngan berjangka telah menyediakan jaminan yang kokoh
untuk mencegah terjadinya garar sehingga ketidakpastian dalam penyerahan dan
pembayaran dapat dieliminir. Dapat dikatakan bahwa pada asasnya perdagangan
berjangka dapat dibenarkan dengan syarat kita ikut terlibat dalam proses yang
berkelanjutan dalam usaha memperbaiki jaminan-jaminan lebih baik terhadap
adanya penyalahgunaan, spekulasi dan garar.
.
E. Kesimpulam
Larangan menjual objek yang belum ada dalam
transaksi pada intinya maksudnya lebih tertuju pada pelarangan terhadap garar,
yaitu ketidakpastian tentang apakah barang tersebut bisa diserahkan atau tidak.
Jadi meskipun barang tersebut tidak ada, tetapi selagi ada kepastian bahwa
barangnya bisa diadakan pada saat dibutuhkan sesuai dengan transaksi maka
jual-beli tersebut sah. Sebaliknya, meskipun barangnya sudah ada, tetapi karena
sesuatu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli
seperti itu tidak sah.
Pengetian fikih yang semacam ini menjadi sangat
penting pada saat ini, dimana proses transaksi ekonomi berlangsung secara lebih
kompleks, dengan melibatkan modal dan barang komoditi yang sangat besar.
Disamping gejala semakin berkembangnya pasar derivatif yang lebih diminati oleh
pemodal besar dibanding pasar spot.
Daftar Pustaka
Syamsul Anwar, Hukum Ekonomi dan Muamalat Kontemporer, Jakarta: RM Books Rakyat Merdeka Group, 2007
Syamsul Anwar: Hukum Kontrak Islam, Bahan Kuliah PPS UIN Sunan Kalijaga, 2010
No comments:
Post a Comment